Penjelasan Larangan Bitcoin di Tiongkok: Kasus, Regulasi, dan Ketentuan Legal

Memahami Lanskap Kripto Tiongkok:

Pendekatan Tiongkok terhadap regulasi Bitcoin dan mata uang kripto adalah salah satu tindakan pengetatan pemerintah paling menyeluruh di sektor aset digital. Sikap Tiongkok yang terus berubah telah berpengaruh besar terhadap pasar kripto global dan menjadi acuan dalam diskusi regulasi di berbagai negara. Berikut poin-poin utama yang perlu Anda ketahui:

1. Pada 2017, Tiongkok memberlakukan larangan total terhadap platform perdagangan mata uang kripto dan Initial Coin Offerings (ICO), yang secara mendasar mengubah kondisi kripto dalam negeri. Namun, kepemilikan pribadi Bitcoin tetap berada dalam area abu-abu hukum, sehingga memunculkan kebingungan bagi individu dan pelaku bisnis.

2. Larangan tersebut didasari oleh tiga kekhawatiran utama: penegakan kontrol modal yang ketat untuk mencegah pelarian dana, pencegahan penipuan besar-besaran yang menargetkan kelompok rentan, serta menjaga monopoli bank sentral atas penerbitan mata uang dan kebijakan moneter.

3. Kasus-kasus penegakan hukum profil tinggi, seperti operasi penipuan £5 miliar oleh Qian Zhimin dan konflik AS-Tiongkok terkait penyitaan Bitcoin senilai $13 miliar, memperlihatkan prioritas pemerintah dalam penegakan hukum dan dimensi internasional kejahatan kripto.

4. Warga Tiongkok menghadapi pembatasan ketat untuk melakukan perdagangan Bitcoin secara legal melalui platform domestik. Aktivitas penambangan dan penggunaan bursa luar negeri berada dalam bayang-bayang regulasi, sehingga menimbulkan risiko hukum dan finansial yang besar.

5. Tiongkok menanggapi tantangan kripto dengan mengembangkan Digital Yuan (e-CNY), mata uang digital bank sentral yang dikendalikan negara. Inisiatif ini memungkinkan pemerintah tetap mengawasi sambil menerapkan teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.

6. Bagi siapa pun yang ingin terlibat dalam pasar kripto Tiongkok, memahami pembatasan serta implikasi penegakannya sangat penting untuk memastikan kepatuhan hukum dan pengelolaan risiko.

Larangan Bitcoin Tiongkok: Kronologi dan Alasan

Peringatan Tahun 2013: Sinyal Awal Regulasi

Intervensi regulasi besar pertama Tiongkok di sektor kripto terjadi pada Desember 2013, ketika People's Bank of China mengumumkan bahwa Bitcoin bukanlah mata uang sah menurut hukum Tiongkok. Regulasi ini membentuk posisi kompromi: individu diizinkan membeli dan menjual Bitcoin sebagai "komoditas virtual" untuk spekulasi atau investasi, tetapi lembaga keuangan dilarang keras memfasilitasi atau memproses transaksi kripto dalam bentuk apa pun.

Reaksi pasar sangat cepat dan tajam, dengan harga Bitcoin anjlok sekitar 50% setelah pengumuman tersebut. Fluktuasi harga ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh kebijakan regulasi Tiongkok terhadap pasar kripto global. Meskipun terjadi ketidakpastian dan volatilitas, platform perdagangan kripto tetap beroperasi di Tiongkok selama empat tahun berikutnya, melayani komunitas trader yang menganggap pembatasan 2013 masih dapat diatasi.

Pengetatan Total 2017: Larangan Menyeluruh

Pada September 2017, lanskap regulasi berubah drastis ketika otoritas Tiongkok menerapkan larangan total terhadap Initial Coin Offerings dan bursa kripto. Pemerintah mengkategorikan ICO sebagai "pendanaan publik ilegal tanpa izin" yang diduga memfasilitasi penipuan, skema piramida, dan pencucian uang skala besar. Semua platform perdagangan kripto dalam negeri diperintahkan untuk segera tutup, sehingga industri ini harus pindah ke luar negeri hampir seketika.

Dampaknya sangat signifikan secara global. Sebelum larangan, Tiongkok menyumbang lebih dari 90% volume perdagangan Bitcoin dunia, menjadikannya pusat utama perdagangan kripto. Setelah bursa ditutup, volume perdagangan berpindah ke Jepang, Korea Selatan, dan negara lain dengan regulasi lebih longgar. Pengetatan 2017 menjadi sinyal kuat bahwa Tiongkok memandang kripto sebagai ancaman mendasar terhadap stabilitas keuangan dan kendali pemerintah.

Mengapa Tiongkok Melarang Bitcoin? Tiga Alasan Utama

Pemerintah Tiongkok menyampaikan tiga kekhawatiran utama yang saling terkait dan menjadi dasar pengetatan kripto secara menyeluruh.

Pertama, kontrol modal adalah prioritas utama regulator keuangan Tiongkok. Negara ini membatasi ketat dana yang bisa ditransfer warga ke luar negeri setiap tahun, dengan State Administration of Foreign Exchange membatasi pembelian mata uang asing individu hingga $50.000 per tahun. Kontrol ini menjaga stabilitas nilai tukar, mencegah pelarian dana, dan melindungi cadangan devisa. Bitcoin dan kripto lain menjadi ancaman karena memungkinkan individu melewati pembatasan ini, berpotensi memfasilitasi arus keluar dana ilegal dalam jumlah besar.

Kedua, regulator sangat khawatir terhadap penipuan besar-besaran yang menargetkan kelompok rentan, terutama warga lanjut usia yang menginvestasikan tabungan mereka dalam skema Ponzi berkedok investasi kripto resmi. Skema ini menjanjikan imbal hasil tak realistis dan mengeksploitasi literasi keuangan yang rendah, mengakibatkan kerugian besar bagi ribuan keluarga. Pemerintah memandang kompleksitas kripto dan ketiadaan perlindungan investor sebagai lingkungan ideal bagi pelaku penipuan.

Ketiga, bank sentral Tiongkok ingin mempertahankan monopoli konstitusional atas penerbitan mata uang. Hukum negara melarang "token" atau mata uang alternatif yang bisa menyaingi renminbi. Adopsi kripto terdesentralisasi secara luas akan mengancam kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan moneter, inflasi, dan stabilitas keuangan.

Kasus dan Penyitaan Bitcoin Besar di Tiongkok

Penyitaan Bitcoin di Inggris: Kasus Penipuan £5 Miliar dari Tiongkok

Kasus Qian Zhimin adalah salah satu skema penipuan kripto terbesar dan paling canggih yang pernah diadili, menunjukkan skala kejahatan Bitcoin asal Tiongkok serta perlunya kerja sama internasional. Pada 2014–2017, Qian menjalankan perusahaan Lantian Gerui yang mengklaim menambang Bitcoin dan mengembangkan produk teknologi kesehatan, menciptakan kesan legitimasi bagi skema Ponzi raksasa ini.

Operasi ini menipu sekitar 128.000 investor Tiongkok dengan total kerugian £4,6 miliar, menjanjikan imbal hasil 200% dalam dua setengah tahun—profil yang seharusnya mencurigakan, namun tetap menarik investor yang ingin cepat kaya. Qian melarikan diri ke Inggris pada 2017 dengan kekayaan Bitcoin-nya dan hidup mewah di kawasan elite Hampstead, London.

Polisi Inggris menangkap Qian pada awal 2024 setelah investigasi internasional intensif dengan penegak hukum Tiongkok dan Inggris. Lebih dari 61.000 Bitcoin disita dari perangkat Qian, menjadi penyitaan kripto terbesar dalam sejarah Inggris saat itu. Akhir 2025, pengadilan Inggris menjatuhkan hukuman 11 tahun delapan bulan penjara atas pencucian uang, menegaskan bahwa kejahatan kripto tetap dapat dijerat hukum lintas negara.

Kepemilikan Bitcoin Pemerintah Tiongkok: Sengketa $13 Miliar dengan AS

Konflik diplomatik besar muncul ketika Tiongkok menuduh Amerika Serikat mencuri 127.000 Bitcoin senilai sekitar $13 miliar—salah satu kontroversi kripto terbesar di ranah internasional. National Computer Virus Emergency Response Center Tiongkok menuding peretasan mining pool LuBian pada akhir 2020 sebagai operasi peretas tingkat negara, mengindikasikan keterlibatan aktor yang didukung pemerintah.

Bitcoin curian itu kemudian ditemukan di dompet pemerintah AS usai penyitaan terkait kasus penipuan besar oleh taipan Kamboja Chen Zhi. Chen dituduh AS melakukan penipuan dan pencucian uang, menggunakan operasi penambangan LuBian untuk mencuci dana dari berbagai kejahatan. Departemen Kehakiman AS menyebut ini penyitaan aset digital terbesar dalam sejarah.

Otoritas AS enggan merinci cara memperoleh Bitcoin tersebut atau teknik investigasi yang digunakan, dengan alasan penyelidikan masih aktif dan alasan keamanan nasional. Tiongkok memandang penyitaan ini sebagai aksi agresi siber, memperburuk ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia di ranah digital. Perselisihan ini menyoroti perbedaan mendasar terkait regulasi kripto, yurisdiksi hukum, dan batas tindakan pemerintah di dunia maya.

Kerja Sama Penegakan Lintas Negara

Meski terdapat ketegangan politik dan kontroversi diplomatik seputar kasus LuBian, Tiongkok dan Amerika Serikat meningkatkan kerja sama dalam memberantas sindikat penipuan kripto transnasional di negara-negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos. Sindikat ini menjalankan penipuan kripto secara massal, menahan pekerja dalam kondisi mirip perbudakan untuk menipu korban secara global.

Departemen Kehakiman AS membentuk Scam Center Strike Force khusus untuk menangani penipuan investasi kripto yang menelan kerugian hampir $10 miliar per tahun bagi warga AS. Satuan tugas ini bekerja sama dengan penegak hukum Tiongkok melalui penangkapan, penyitaan aset, dan sanksi keuangan. Kolaborasi ini menunjukkan kedua negara menganggap penipuan kripto sebagai ancaman bersama yang memerlukan respons internasional terkoordinasi.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kepemilikan Bitcoin pemerintah Tiongkok sebagian besar berasal dari hasil penyitaan kejahatan, bukan investasi strategis atau cadangan negara. Tidak seperti spekulasi soal cadangan Bitcoin rahasia untuk kepentingan geopolitik, bukti menunjukkan aset kripto pemerintah Tiongkok hampir seluruhnya hasil penegakan hukum terhadap pelaku kriminal. Hal ini penting untuk memahami kebijakan kripto Tiongkok yang nyata dan arah masa depannya.

Apakah Bitcoin Legal di Tiongkok? Opsi Bagi Warga Tiongkok

Larangan Bitcoin di Tiongkok menciptakan area abu-abu yang rumit, di mana kepemilikan tidak dikriminalisasi secara eksplisit, namun penggunaan praktis sangat sulit dan berisiko hukum. Hukum Tiongkok jelas melarang bursa kripto beroperasi di wilayahnya, namun tidak secara tegas mengkriminalkan kepemilikan Bitcoin atau kripto lain oleh individu. Ambiguitas ini memunculkan pasar bayangan bagi penggemar kripto di Tiongkok yang tetap beraktivitas dengan berbagai celah.

Celah yang digunakan meliputi bursa luar negeri, platform peer-to-peer, serta layanan VPN untuk mengakses situs yang diblokir. Ada yang menggunakan alamat atau dokumen asing untuk membuka akun di bursa internasional, adapula yang bertransaksi melalui jaringan informal di aplikasi pesan dan media sosial.

Namun, cara-cara ini membawa risiko besar karena tanpa perlindungan hukum jika terjadi kegagalan transaksi, platform bermasalah, atau sengketa. Pemerintah aktif memantau arus dana melalui sistem perbankan dan dapat membekukan rekening yang diduga terlibat transaksi kripto, walau membeli Bitcoin sendiri tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Lembaga keuangan diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait kripto, sehingga membuat banyak orang enggan berpartisipasi.

Operasi penambangan kripto juga mendapat pengetatan besar, memaksa tambang Bitcoin skala besar pindah ke Kazakhstan, Amerika Serikat, Kanada, dan negara lain dengan listrik murah dan regulasi lebih permisif. Larangan penambangan di Tiongkok, yang utamanya didorong kekhawatiran energi dan lingkungan, mengakhiri dominasi Tiongkok dalam penambangan Bitcoin global. Setiap upaya membeli Bitcoin di Tiongkok kini harus melalui jalur abu-abu, dengan risiko mulai dari rekening dibekukan hingga masalah hukum serius tergantung skala dan aktivitasnya.

Alternatif Cadangan Bitcoin Tiongkok: Digital Yuan

Sembari tetap melarang kripto terdesentralisasi, Tiongkok menjalankan inovasi blockchain melalui pengembangan mata uang digital negara sendiri, Digital Yuan atau e-CNY. People's Bank of China melihat mata uang digital terpusat ini sebagai solusi atas "masalah" Bitcoin menurut pemerintah, memadukan inovasi teknologi dengan kontrol negara.

Berbeda dengan transaksi Bitcoin yang bersifat pseudonim di blockchain publik tanpa kontrol, setiap pembayaran dengan Digital Yuan berlangsung melalui sistem yang memungkinkan pengawasan, pelacakan, dan intervensi penuh pemerintah. Bank sentral menyediakan infrastruktur dan algoritma dasar, memastikan mata uang digital ini memperkuat instrumen kebijakan moneter dan pengawasan finansial yang sudah ada. Model ini memberi regulator visibilitas luar biasa atas arus dana, berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, mencegah pencucian uang, dan memperkuat implementasi kebijakan moneter.

Pendekatan ini memungkinkan Tiongkok mengadopsi manfaat blockchain—biaya transaksi rendah, proses lebih cepat, dan inklusi keuangan—tanpa mengorbankan kontrol modal dan pengawasan keuangan yang menjadi dasar larangan Bitcoin. Lembaga keuangan besar negara, seperti China Zheshang Bank dan Postal Savings Bank of China, telah menjalankan proyek blockchain untuk kustodi aset, pembiayaan rantai pasok, dan manajemen piutang, membuktikan problem Tiongkok bukan pada teknologi ledger terdistribusi, melainkan penerapannya di sistem tanpa kontrol negara.

Digital Yuan juga ditujukan untuk sejumlah tujuan kebijakan, seperti menurunkan biaya transaksi, memperluas akses keuangan ke daerah tertinggal, dan berpotensi menantang dominasi dolar AS dalam transaksi internasional. Sistem ini mendukung uang yang dapat diprogram—pembayaran bisa diberi syarat, masa berlaku, atau pembatasan penggunaan—yang dapat mendukung kebijakan sosial, tapi juga menimbulkan kekhawatiran atas pengawasan dan kontrol keuangan.

Jika berhasil, model Digital Yuan Tiongkok bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menanggapi tantangan kripto; bukan dengan melarang, melainkan menciptakan alternatif terkontrol. Uni Eropa dan negara berkembang lain kini mengamati pengalaman Tiongkok dalam mengembangkan program mata uang digital bank sentral mereka sendiri.

Kesimpulan

Sikap Tiongkok yang ketat terhadap Bitcoin mencerminkan prioritas nasional tentang kontrol modal, kedaulatan finansial, dan otoritas pemerintah yang tidak akan berubah dalam waktu dekat. Kasus penipuan besar dan tindakan penegakan hukum menunjukkan fokus pemerintah pada pemberantasan penipuan, penutupan platform ilegal, dan pencegahan pelarian dana—bukan pada kepemilikan kripto oleh individu biasa.

Meski warga Tiongkok menghadapi rintangan hukum dan praktis untuk mengakses Bitcoin, investasi besar pemerintah pada pengembangan Digital Yuan menunjukkan bahwa Tiongkok tetap mendorong inovasi blockchain dengan tetap menjaga kontrol penuh. Bagi siapa pun yang akan terlibat kripto di Tiongkok—baik sebagai warga, investor, maupun mitra bisnis—memahami pembatasan dan konsekuensi penegakan di lapangan sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan mengambil keputusan yang tepat.

Pasar kripto global telah beradaptasi dengan absennya Tiongkok; volume perdagangan dan penambangan kini berpindah ke yurisdiksi lain. Namun, kebijakan Tiongkok mendatang terkait inovasi mata uang digital, regulasi, dan kemungkinan perubahan kebijakan tetap akan memengaruhi regulasi serta adopsi kripto global. Pengalaman Tiongkok memberikan pelajaran penting tentang ketegangan antara sistem keuangan terdesentralisasi dan otoritas negara, yang akan menjadi bahan diskusi kebijakan di negara demokrasi maupun otoriter seiring berkembangnya aset digital.

FAQ

Apa saja isi larangan Bitcoin di Tiongkok? Kapan berlaku?

Tiongkok memberlakukan larangan penuh atas perdagangan dan penambangan Bitcoin mulai 31 Mei 2025. Larangan ini mencakup seluruh transaksi dan penambangan mata uang kripto, termasuk Bitcoin dan aset kripto utama lainnya. Larangan ini tetap berlaku penuh per Januari 2026.

Mengapa Tiongkok melarang perdagangan Bitcoin dan mata uang kripto?

Tiongkok melarang perdagangan kripto untuk menjaga stabilitas keuangan, mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang, dan melindungi dari pelarian dana. Kebijakan ini bertujuan menjaga keamanan ekonomi dan mencegah risiko finansial.

Apakah memegang Bitcoin di Tiongkok ilegal? Apakah individu dihukum atas kepemilikan?

Kepemilikan pribadi Bitcoin di Tiongkok tidak ilegal. Individu tidak akan dihukum atas kepemilikan. Namun, perdagangan publik dibatasi oleh regulasi. Hanya transfer peer-to-peer antar individu yang diperbolehkan.

Setelah larangan, aktivitas apa saja yang dinyatakan ilegal terkait kripto?

Di Tiongkok, perdagangan, penambangan, dan penerbitan mata uang kripto secara eksplisit ilegal. Semua aktivitas investasi kripto dilarang dan ketentuan ini berlaku sejak larangan diterapkan.

Apa arti larangan penambangan Tiongkok? Apakah penambangan individu juga ilegal?

Larangan penambangan kripto di Tiongkok melarang seluruh aktivitas penambangan. Penambangan individu juga dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi administratif sesuai regulasi.

Bagaimana cara investasi kripto yang legal di Tiongkok? Apa saja alternatifnya?

Di Tiongkok, pertimbangkan platform teregulasi di Hong Kong atau bursa luar negeri yang patuh regulasi. Alternatifnya termasuk investasi teknologi blockchain, dana aset digital melalui institusi berlisensi, dan partisipasi di protokol DeFi teregulasi. Selalu pantau perubahan kebijakan.

Bagaimana dampak larangan kripto Tiongkok terhadap pasar global Bitcoin?

Larangan kripto Tiongkok menurunkan hash rate penambangan global secara signifikan, memengaruhi keamanan jaringan Bitcoin. Larangan ini mengurangi partisipasi penambangan dunia dan mengubah dinamika pasar, namun sifat Bitcoin yang terdesentralisasi memungkinkan jaringan beradaptasi dan pulih dari waktu ke waktu.

Bagaimana kebijakan regulasi Bitcoin di negara lain berbeda dari Tiongkok?

Tiongkok melarang Bitcoin sebagai mata uang dan memperlakukannya sebagai komoditas virtual. AS memiliki regulasi terfragmentasi di tingkat negara bagian dengan pengawasan SEC. Jepang dan Australia mengizinkan pembayaran Bitcoin. Singapura dan Inggris cenderung lebih longgar. Koordinasi global standar kripto semakin berkembang.

Apakah mungkin Tiongkok melonggarkan regulasi Bitcoin di masa depan?

Tiongkok masih mempertahankan regulasi ketat terhadap kripto, namun perubahan kebijakan di masa depan tetap mungkin terjadi. Dengan semakin luasnya adopsi global dan kematangan regulasi, Tiongkok dapat mempertimbangkan legalisasi terbatas untuk menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas keuangan.