

Pertanyaan mengenai legalitas cryptocurrency di India sangat krusial bagi investor, trader, dan pengguna karena menentukan kerangka operasional yang dapat mereka gunakan. Kejelasan hukum membantu mengurangi risiko terkait perubahan regulasi yang dapat memengaruhi nilai dan kegunaan aset digital. Bagi pelaku usaha, regulasi yang jelas memastikan ruang untuk berinovasi dan memperluas layanan sesuai aturan hukum, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat.
Memahami status hukum cryptocurrency di India sangat penting bagi siapa pun yang ingin berinteraksi dengan aset digital di negara ini. Lanskap regulasi telah berubah pesat dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen.
Pada awalnya, Reserve Bank of India (RBI) memberlakukan larangan de facto atas transaksi cryptocurrency pada 2018, yang kemudian dibatalkan Mahkamah Agung India pada Maret 2020. Keputusan penting ini membuka kembali peluang perdagangan dan investasi kripto di India. Setelah itu, pemerintah memperkenalkan Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill pada 2021 untuk menciptakan kerangka bagi pengembangan mata uang digital resmi yang diterbitkan RBI, serta mengatur cryptocurrency yang sudah beredar.
Perjalanan legislasi ini menunjukkan perubahan pandangan pemerintah terhadap mata uang digital, dari yang semula sangat skeptis menjadi lebih terbuka, dengan pendekatan regulasi yang mengakui baik potensi manfaat maupun risiko teknologi cryptocurrency.
Baru-baru ini, pemerintah India memperjelas pendekatannya dengan mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai aset digital, bukan mata uang. Klasifikasi ini membawa dampak besar dalam perpajakan, di mana crypto dikenakan Pajak Barang dan Jasa (GST) serta pajak lain yang berlaku. Selain itu, seluruh bursa kripto yang beroperasi di India kini diwajibkan mengantongi lisensi dan mematuhi standar anti-pencucian uang (AML) sesuai ketentuan Financial Action Task Force (FATF).
Implementasi regulasi tersebut terlihat nyata melalui peningkatan investasi pada teknologi blockchain, pertumbuhan jumlah startup blockchain, serta penguatan sistem keamanan di platform crypto. Platform crypto utama di India telah menerapkan prosedur Know Your Customer (KYC) dan AML yang ketat untuk memenuhi persyaratan regulator. Langkah ini melindungi investor sekaligus menjaga integritas sistem keuangan.
Berdasarkan laporan asosiasi industri India Tech, terdapat sekitar 20 juta pengguna kripto aktif di India dengan total investasi pasar melebihi $40 miliar USD. Data ini menunjukkan tingkat partisipasi pasar yang tinggi dan meningkatnya kepercayaan pada ekosistem cryptocurrency di India.
Laporan tersebut juga menyoroti lonjakan investasi institusi, menandakan kepercayaan yang kian besar dari investor tradisional seiring kejelasan regulasi. Selain itu, tingkat adopsi teknologi blockchain pada sektor keuangan, rantai pasok, dan kesehatan naik 50% setelah adanya kepastian kerangka regulasi. Peningkatan ini merupakan hasil langsung dari dukungan hukum pada aplikasi digital inovatif, membuktikan dampak positif regulasi yang jelas terhadap adopsi teknologi dan pertumbuhan ekonomi.
Cryptocurrency tetap sah di India di bawah kerangka regulasi saat ini, meskipun pengaturannya sangat ketat. Pemerintah India telah memberlakukan sejumlah undang-undang dan pedoman yang mengatur perdagangan, kepemilikan, dan perpajakan cryptocurrency. Kerangka ini bertujuan memberantas aktivitas ilegal sekaligus menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman.
Status hukum cryptocurrency sebagai aset digital, bukan mata uang, berdampak pada perlakuan pajak dan aturan yang berlaku. Klasifikasi ini memberikan kejelasan bagi investor dan pelaku usaha yang ingin memasuki pasar kripto sesuai regulasi nasional. Kerangka ini juga memastikan keselarasan dengan standar internasional, sehingga memudahkan transaksi lintas negara dan kerja sama global dalam bidang keamanan keuangan.
Bagi investor dan pengguna, memahami serta menaati regulasi menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang cryptocurrency di India. Beberapa poin utama dari lanskap regulasi saat ini adalah:
Cryptocurrency legal di India, namun diatur sangat ketat demi mencegah penyalahgunaan dan menciptakan lingkungan investasi yang aman. Kerangka hukum ini memberikan perlindungan kepada investor sekaligus menjaga integritas sistem keuangan. Pendekatan regulator menyeimbangkan inovasi dan kepatuhan, memungkinkan sektor crypto dan blockchain berkembang sembari memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan.
Regulasi yang terus berkembang menuntut kewaspadaan serta adaptasi terhadap standar hukum baru. Seiring kemajuan teknologi dan perubahan pasar, kerangka regulasi akan terus disesuaikan guna menghadapi tantangan dan peluang baru. Memperbarui informasi tentang perkembangan regulasi menjadi sangat penting bagi siapa pun yang berkecimpung di dunia cryptocurrency India.
Dampak positif kerangka hukum yang jelas terlihat dari pertumbuhan jumlah pengguna crypto, meningkatnya investasi institusi, serta adopsi teknologi blockchain yang makin luas di berbagai sektor. Hal ini membuktikan bahwa regulasi yang tepat dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
Per 2026, perdagangan cryptocurrency di India dinyatakan legal, namun sangat diatur ketat. Pemerintah India telah memberlakukan peraturan dan pedoman khusus terkait transaksi, kepemilikan, dan perpajakan crypto. Regulasi ini bertujuan mencegah aktivitas ilegal sembari mengakomodasi operasi crypto legal di bawah kepatuhan ketat.
Per 2026, India masih mengambil pendekatan hati-hati terhadap crypto. Walau tidak dilarang secara eksplisit, cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah terus mengembangkan regulasi komprehensif melalui Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill yang menitikberatkan pada perpajakan, perlindungan konsumen, dan langkah anti-pencucian uang.
Ya, perdagangan Bitcoin di India dikenakan pajak. Keuntungan dari transaksi crypto wajib dikenai pajak, serta dikenakan TDS (Tax Deducted at Source) sebesar 1% untuk pembayaran di atas batas tertentu. Kewajiban pajak tergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh dari perdagangan.
India tidak memberlakukan larangan formal terhadap perdagangan cryptocurrency. Walau terdapat ketidakpastian regulasi, individu diperbolehkan menyimpan dan memperdagangkan crypto secara legal sebagai aset. Pemerintah masih menyusun regulasi komprehensif untuk sektor ini.
Perdagangan crypto di India menghadapi ketidakpastian regulasi karena status hukumnya belum sepenuhnya pasti. Risiko utama meliputi potensi pajak atas keuntungan, kemungkinan perubahan regulasi di masa depan, dan belum adanya undang-undang crypto yang menyeluruh. Mematuhi peraturan yang terus berkembang sangatlah penting.
Di India, perdagangan cryptocurrency diperbolehkan meskipun tidak dikategorikan sebagai mata uang resmi. Pengguna dapat mengakses beragam platform dengan syarat harus mematuhi regulasi lokal dan ketentuan pajak. Kerangka regulasi terus berkembang, sehingga pastikan Anda memeriksa ketentuan terbaru sebelum bertransaksi.
Reserve Bank of India bersikap hati-hati terhadap cryptocurrency dan stablecoin, dan secara tegas menyatakan tidak mendukungnya. RBI menekankan pentingnya pengawasan regulasi serta pengelolaan risiko di sektor aset digital.
Platform cryptocurrency di India wajib menerapkan standar keamanan siber setara bank dan melakukan audit keamanan selevel institusi perbankan. Aturan ini berlaku mulai 18 September 2025 dan mengikat seluruh bursa crypto, kustodian, dan perantara.










