


Ya, transaksi dan aktivitas terkait cryptocurrency dilarang di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mulai menerapkan regulasi sejak 2013 yang berpuncak pada larangan total pada 2021. Larangan ini mencakup perdagangan cryptocurrency, operasi bursa, dan initial coin offerings (ICO) di dalam negeri.
Larangan cryptocurrency di Tiongkok menjadi titik balik penting bagi investor global, trader, dan pengguna layanan kripto. Sebagai pasar terbesar dunia untuk aktivitas cryptocurrency, langkah regulasi Tiongkok berdampak besar terhadap ekosistem kripto global—mengubah dinamika pasar, memengaruhi harga, dan memaksa perusahaan blockchain menyesuaikan strategi operasional.
Larangan di Tiongkok mendorong perubahan besar alokasi penambangan cryptocurrency secara global serta memengaruhi likuiditas dan volatilitas aset utama seperti Bitcoin dan Ethereum. Dampak ini sangat signifikan bagi pasar keuangan internasional. Investor dan trader menyesuaikan strategi mereka menghadapi penyusutan pasar Tiongkok dan perubahan regulasi yang terus berkembang. Kemampuan beradaptasi menjadi kunci untuk tetap kompetitif dan mengelola risiko baru di pasar kripto yang berubah ini.
Banyak perusahaan blockchain yang awalnya berbasis di Tiongkok atau sangat bergantung pada modal dan pasar Tiongkok, terpaksa merestrukturisasi operasional dan mencari peluang di yurisdiksi yang lebih ramah terhadap kripto. Proses migrasi ini mencakup evaluasi ulang model bisnis, relokasi ke negara lain, dan pencarian sumber pendanaan alternatif. Pergeseran strategi ini penting untuk ketahanan, adaptasi, dan pertumbuhan jangka panjang di lingkungan regulasi yang dinamis.
Sejak larangan kripto tahun 2021, industri telah mengalami berbagai dampak dan perkembangan signifikan.
Setelah larangan diberlakukan, terjadi eksodus besar-besaran operasi penambangan kripto dari Tiongkok ke negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Kazakhstan yang menawarkan kerangka regulasi lebih jelas dan dukungan aktif terhadap sektor kripto. Pergeseran ini mengubah peta global penambangan kripto dan berdampak pada pola konsumsi energi global terkait aktivitas penambangan. Negara tuan rumah memperoleh manfaat berupa investasi dan penciptaan lapangan kerja di industri penambangan.
Investor dan pengguna kripto di Tiongkok beradaptasi dengan memindahkan aktivitas ke luar negeri atau menggunakan virtual private network (VPN) untuk mengakses platform kripto internasional. Pendekatan ini, bagaimanapun, meningkatkan risiko dan tantangan terkait kepatuhan hukum, keamanan finansial, serta perlindungan dari ancaman siber. Walau demikian, banyak investor tetap berpartisipasi di pasar kripto melalui platform global.
Meski transaksi kripto dilarang, Tiongkok terus berinvestasi besar dalam teknologi blockchain, khususnya pada aplikasi yang dikendalikan dan disetujui pemerintah. Contoh terdepan adalah Digital Yuan (e-CNY), mata uang digital resmi Tiongkok—versi teknologi kripto yang didukung negara. Digital Yuan bertujuan memperkuat ekonomi digital nasional di bawah pengawasan ketat pemerintah, sekaligus menjaga keunggulan Tiongkok dalam teknologi blockchain dan mata uang digital.
Data dampak larangan Tiongkok menunjukkan redistribusi besar infrastruktur kripto global. Sebelum larangan, Tiongkok menyumbang lebih dari 65% penambangan Bitcoin global dan menjadi pemimpin utama. Setelah larangan, hash rate bergeser drastis. Data terbaru menunjukkan Amerika Serikat kini menguasai sekitar 35% hash power penambangan global. Pergeseran ini menyoroti tidak hanya redistribusi penambangan, tetapi juga ketahanan dan adaptasi sektor kripto secara global.
Larangan cryptocurrency Tiongkok merupakan peristiwa penting dengan dampak luas dan jangka panjang terhadap pasar kripto global dan bisnis blockchain. Bagi investor dan pengguna, memahami dampak kebijakan regulasi seperti ini sangat penting untuk menavigasi kompleksitas dan peluang dunia kripto. Pelajaran utamanya adalah pentingnya mengikuti tren regulasi global, menjaga fleksibilitas dan adaptasi strategi di tengah perubahan kebijakan besar, serta mengenali potensi teknologi blockchain yang berkelanjutan di luar transaksi kripto semata. Seiring perkembangan ekosistem kripto, pemangku kepentingan harus tetap waspada dan adaptif untuk memanfaatkan peluang baru dan mengelola risiko di industri yang dinamis ini.
Larangan di Tiongkok melarang perdagangan cryptocurrency, mencegah investor membeli atau menjual Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lain, melarang seluruh penambangan PoW, melarang layanan ICO, serta melarang bisnis dan bank menerima pembayaran kripto. Tidak ada sanksi hukum secara eksplisit bagi sekadar kepemilikan cryptocurrency.
Tiongkok menyatakan seluruh aktivitas cryptocurrency ilegal pada September 2021. Bank mulai memblokir transaksi kripto sejak 2013, namun pelarangan komprehensif diberlakukan pada 2021 oleh sepuluh regulator.
Di Tiongkok, individu tetap diizinkan secara hukum untuk memegang cryptocurrency. Pada 2021, pengadilan Tiongkok menegaskan warga negara dapat memiliki kripto secara sah. Namun, bisnis tidak boleh memegang, membeli, atau menjual cryptocurrency.
Tiongkok melarang perdagangan kripto untuk menekan spekulasi dan aktivitas ilegal, menjaga stabilitas keuangan, dan memperkuat Digital Yuan sebagai central bank digital currency nasional.
Ya, pemerintah Tiongkok telah melarang platform perdagangan kripto. Langkah ini bertujuan mengendalikan risiko keuangan dan melindungi investor dari volatilitas pasar.
Warga Tiongkok dapat menggunakan platform luar negeri untuk berdagang kripto, namun harus mematuhi hukum setempat. Banyak platform internasional menerima pendaftaran dari Tiongkok. Selalu pastikan status hukum di yurisdiksi Anda sebelum berdagang.
Hingga 2026, belum ada perubahan kebijakan resmi. Tiongkok Daratan tetap memberlakukan kontrol ketat, sedangkan Hong Kong mengembangkan stablecoin berbasis yuan yang diatur. Prospek kebijakan tetap belum pasti.
Amerika Serikat menerapkan pendekatan multi-lembaga melalui SEC, FinCEN, dan CFTC. Uni Eropa akan mengadopsi aturan anti-pencucian uang ketat pada 2024. Jepang mewajibkan pendaftaran aset ke regulator keuangan. Singapura dan Hong Kong memiliki otoritas keuangan khusus. Tiongkok menerapkan kontrol paling ketat dengan fokus pada pencegahan risiko keuangan.











