


Dalam beberapa tahun terakhir, penambangan mata uang kripto tetap dilarang secara tegas di bawah hukum Mesir, dengan Bank Sentral Mesir dan otoritas pengawas lain menegakkan larangan ini secara ketat. Semua aktivitas yang berkaitan dengan mata uang kripto—termasuk penambangan, perdagangan, dan investasi—diklasifikasikan sebagai praktik keuangan tanpa izin menurut kerangka hukum yang berlaku di Mesir.
Landasan hukum ini bertumpu pada kekhawatiran utama terkait keamanan keuangan nasional serta pengendalian kebijakan moneter. Pemerintah mengkhawatirkan bahwa membolehkan aktivitas kripto dapat memicu arus modal tak terkendali, pencucian uang, dan pendanaan aktivitas ilegal. Karakter terdesentralisasi mata uang kripto juga bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk menjaga kontrol penuh atas sistem keuangan negara.
Meski terdapat pembatasan tersebut, perdebatan mengenai masa depan mata uang kripto di Mesir masih berlangsung. Sejumlah pakar ekonomi mendorong peninjauan ulang kebijakan saat ini agar mampu mengikuti kemajuan teknologi global dan memanfaatkan peluang ekonomi dari teknologi blockchain.
Legalitas penambangan mata uang kripto menjadi perhatian utama bagi investor, trader, dan pengguna di sektor blockchain serta aset digital. Mengenal lanskap hukum di negara seperti Mesir membantu para pemangku kepentingan menilai risiko secara akurat, merancang strategi investasi yang matang, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal.
Bagi startup fintech dan individu yang tertarik dengan mata uang kripto, status hukum sangat memengaruhi keputusan strategis tentang membuka operasi penambangan, berinvestasi pada aset digital, atau mengembangkan bisnis berbasis blockchain di kawasan tersebut. Sebagai contoh, wirausaha Mesir mungkin harus mendirikan usaha di negara dengan kerangka hukum yang lebih terbuka, sehingga Mesir kehilangan potensi ekonomi dan teknologi yang signifikan.
Kejelasan hukum juga melindungi investor dari risiko hukum yang dapat berujung pada denda besar atau tuntutan pidana. Tetap mengikuti perkembangan hukum di bidang ini sangat krusial bagi siapa pun yang ingin terlibat dalam aktivitas mata uang kripto di Mesir atau kawasan sekitarnya.
Walaupun regulasi di Mesir sangat ketat, minat terhadap mata uang kripto terus tumbuh, khususnya di kalangan generasi muda dan penggemar teknologi. Daya tarik potensi imbal hasil tinggi dari investasi dan penambangan kripto mendorong sebagian individu mencari cara untuk menambang lewat jalur ilegal atau menggunakan virtual private network agar aktivitasnya tidak terdeteksi otoritas.
Namun, langkah seperti itu membawa risiko hukum dan keuangan yang besar akibat sikap pemerintah yang tidak kompromi terhadap aktivitas keuangan tanpa regulasi. Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas Mesir telah menggagalkan operasi penambangan ilegal, menyita peralatan, dan menjatuhkan denda besar bagi pelanggar.
Sebaliknya, negara seperti Kanada, Swedia, dan Swiss menawarkan lingkungan lebih ramah bagi penambangan mata uang kripto, dengan kerangka hukum yang jelas untuk mendorong inovasi, menjaga keamanan keuangan, dan memastikan kepatuhan regulasi. Negara-negara ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, kemajuan teknologi pesat, dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor fintech—menggambarkan peluang ekonomi yang terlewatkan oleh negara yang menerapkan larangan ketat seperti Mesir.
Menariknya, sejumlah negara Arab mulai meninjau pendekatan mereka terhadap mata uang kripto. Uni Emirat Arab dan Bahrain, misalnya, telah memperkenalkan kerangka regulasi yang mengizinkan aktivitas kripto di bawah pengawasan ketat, menawarkan acuan yang bisa dipertimbangkan Mesir ke depannya.
Menurut laporan Global Blockchain Council, negara dengan kebijakan terbuka terhadap penambangan mata uang kripto mengalami pertumbuhan signifikan di sektor teknologi dan keuangan. Laporan tersebut menyoroti bahwa pasar blockchain Swedia tumbuh lebih dari 30% dalam waktu singkat, berkat kondisi penambangan yang mendukung dan kerangka regulasi yang memberi kepastian hukum bagi investor.
Data juga memperlihatkan bahwa sektor penambangan mata uang kripto di Kanada telah menciptakan ribuan lapangan kerja baru di bidang teknologi dan menarik investasi asing langsung bernilai miliaran dolar, sehingga memperkuat ekonomi nasional. Negara-negara ini berhasil menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kepatuhan terhadap standar keuangan internasional.
Di sisi lain, regulasi ketat mata uang kripto di Mesir menyebabkan stagnasi pada pasar aset digital domestik dan pengembangan teknologi terkait. Pemerintah menyebut keamanan keuangan, kontrol moneter, dan pencegahan kejahatan sebagai alasan utama kebijakan keras tersebut. Namun, hal ini juga menghambat partisipasi Mesir dalam tren pertumbuhan kripto global yang berpotensi mendorong ekonomi dan menciptakan peluang baru bagi generasi mudanya.
Studi ekonomi terkini menunjukkan negara yang mengambil pendekatan seimbang terhadap regulasi mata uang kripto—tidak sepenuhnya terbuka ataupun sangat restriktif—mencapai hasil terbaik dalam pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan stabilitas keuangan.
Penambangan mata uang kripto tetap ilegal di Mesir, dengan pemerintah mempertahankan posisi tegas dan jelas terhadap legalitas aktivitas tersebut. Hal ini berdampak langsung pada potensi investor lokal dan internasional, serta startup dan perusahaan teknologi yang berminat pada sektor blockchain dan mata uang kripto di Mesir.
Walaupun pembatasan hukum saat ini bertujuan melindungi sistem keuangan, menjaga kontrol moneter, dan mencegah aktivitas keuangan ilegal, kebijakan ini juga membatasi peluang pertumbuhan industri teknologi baru yang menjanjikan. Kondisi ini membuat Mesir tertinggal dari negara yang menerapkan pendekatan regulasi lebih terbuka dan seimbang di sektor ini.
Bagi yang berminat menambang dan berinvestasi di kripto, sangat penting untuk selalu mengikuti status hukum di berbagai negara dan mempertimbangkan yurisdiksi dengan lingkungan regulasi yang kondusif serta stabil. Negara dengan kerangka hukum ramah penambangan kripto menawarkan manfaat besar berupa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kemajuan teknologi cepat, dan peluang investasi menarik.
Seiring lanskap global mata uang kripto dan blockchain terus berkembang pesat, mengikuti perubahan regulasi lokal dan internasional serta tren pasar global sangat penting bagi siapa pun yang terlibat atau berminat pada sektor dinamis dan terus berubah ini.
Poin utama yang perlu diingat: pentingnya memahami dan sepenuhnya mematuhi hukum setempat terkait penambangan mata uang kripto; dampak ekonomi dan teknologi dari pembatasan hukum terhadap sektor teknologi dan keuangan; serta potensi manfaat besar dari lingkungan yang mendukung dan teregulasi dalam mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi di bidang blockchain dan aset digital.
Penambangan mata uang kripto ilegal di Mesir tanpa izin resmi. Hukum Mesir mengkriminalisasi aktivitas ini dan menganggapnya sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 206 dan 225 Undang-Undang Bank Sentral.
Di Mesir, penambangan tanpa izin dikenakan sanksi berat, termasuk denda yang dapat mencapai jutaan pound Mesir atau hukuman penjara. Pengadilan menentukan sanksi sesuai Undang-Undang 2025 yang memberlakukan hukuman tegas.
Penambangan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya ilegal di Mesir berdasarkan Undang-Undang No. 194 Tahun 2020 yang melarang aktivitas penambangan tanpa izin resmi dari otoritas terkait Mesir.
Bank Sentral Mesir melarang penambangan mata uang kripto dan menganggapnya ilegal. Bank tersebut telah mengeluarkan peringatan resmi yang menegaskan bahwa perdagangan dan penambangan mata uang kripto tidak diperbolehkan di Mesir.
Biaya penambangan di Mesir tinggi karena energi dan peralatan canggih yang mahal. Keuntungan utamanya bergantung pada harga mata uang digital dan efisiensi peralatan. Pada 2026, operasi yang efisien diperkirakan bisa memberikan keuntungan wajar karena tingkat kesulitan penambangan menurun.
Saat ini, belum ada pajak langsung atas penghasilan dari penambangan mata uang kripto di Mesir. Hukum Mesir belum mengenakan pajak khusus atas keuntungan penambangan, sehingga penghasilan tersebut untuk saat ini tidak dikenakan pajak.











