
Sikap tegas pemerintah Tiongkok terhadap cryptocurrency berdampak signifikan pada pasar global, mengingat peran besar Tiongkok dalam ekonomi dunia dan dominasinya di industri penambangan kripto. Investor dan trader global perlu memahami konsekuensi kebijakan ini karena dapat meningkatkan volatilitas pasar dan mempengaruhi regulasi cryptocurrency secara internasional. Bagi pengguna, khususnya di Tiongkok, kebijakan ini membatasi akses ke pasar kripto, sehingga berdampak pada portofolio investasi serta partisipasi mereka dalam ekonomi digital global.
Setelah larangan awal yang dimulai pada 2017, pemerintah Tiongkok memperketat penindakan hingga akhirnya menerapkan pelarangan menyeluruh dalam beberapa tahun terakhir. Ini mencakup penutupan seluruh bursa cryptocurrency dan ICO (Initial Coin Offering) lokal. Dengan langkah ini, ekosistem mata uang virtual domestik berhasil dikendalikan secara efektif, mendorong seluruh aktivitas terkait ke bawah tanah atau ke luar negeri.
Selain itu, peluncuran Digital Yuan sebagai central bank digital currency (CBDC) menjadi contoh utama strategi baru Tiongkok menuju arsitektur keuangan digital yang teregulasi. Digital Yuan dirancang untuk memberi pemerintah Tiongkok pengawasan yang lebih besar atas perekonomian, termasuk data transaksi secara real-time, yang tidak dapat diperoleh dari cryptocurrency terdesentralisasi seperti Bitcoin atau Ethereum.
Dari sudut pandang global, larangan kripto Tiongkok menyebabkan redistribusi aktivitas penambangan. Negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Kazakhstan mengalami lonjakan operasi penambangan karena para penambang memindahkan aktivitasnya pasca pelarangan. Perpindahan ini memengaruhi distribusi global hash rate serta keamanan dan desentralisasi jaringan blockchain secara keseluruhan.
Sebelum larangan diberlakukan, Tiongkok menyumbang lebih dari 65% penambangan Bitcoin dunia. Setelah larangan itu, angka tersebut turun drastis dan mengubah lanskap penambangan global. Amerika Serikat dengan cepat menjadi pemimpin, menguasai sekitar 35% pasar dalam beberapa tahun berikutnya. Selain itu, Digital Yuan telah diadopsi secara luas di Tiongkok, menegaskan keberhasilan transisi pemerintah menuju kerangka mata uang digital yang dikendalikan negara.
Larangan ini juga menyebabkan penurunan signifikan kasus penipuan terkait cryptocurrency di Tiongkok. Pemerintah melaporkan penurunan besar insiden tersebut, menegaskan efektivitas kebijakan ketat dalam menekan aktivitas keuangan ilegal terkait cryptocurrency.
Larangan cryptocurrency di Tiongkok merupakan langkah strategis untuk mengendalikan risiko keuangan, mendorong adopsi Digital Yuan, dan mengatur ekonomi digital. Kebijakan ini telah mengganggu pasar kripto global dan ekosistem penambangan, sekaligus menciptakan dinamika baru di ranah mata uang digital. Investor dan trader perlu tetap mengikuti perkembangan ini dan menyesuaikan strategi mereka.
Poin utama meliputi dampak besar kebijakan kripto Tiongkok terhadap dinamika pasar global, pergeseran signifikan aktivitas penambangan secara internasional, serta peran penting mata uang digital nasional dalam membentuk sistem keuangan masa depan. Memahami faktor-faktor ini sangat krusial bagi pelaku sektor kripto dan teknologi finansial.
Tiongkok melarang cryptocurrency untuk mencegah risiko keuangan dan instabilitas pasar. Pemerintah ingin melindungi sistem keuangan dari volatilitas tinggi, gelembung spekulatif, serta arus modal tak terkendali yang membahayakan keamanan ekonomi.
Larangan Tiongkok menurunkan hash rate penambangan global dan volume perdagangan karena Tiongkok sebelumnya merupakan pusat utama. Namun, operasi penambangan berpindah ke berbagai negara, meningkatkan desentralisasi pasar. Pasar pun beradaptasi dengan pusat likuiditas baru, sehingga memperkuat ketahanan jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada satu kawasan.
Setelah larangan menyeluruh Tiongkok pada Mei 2025, harga Bitcoin dan Ethereum turun signifikan. Pada September 2025, Bitcoin anjlok ke 115.000 USD dan Ethereum ke 4.523 USD, mencerminkan volatilitas besar akibat pengetatan regulasi.
Tiongkok melarang penambangan cryptocurrency dengan berbagai langkah: menutup operasi penambangan nasional, memblokir akses ke platform penambangan, memasukkan perusahaan tak patuh ke daftar hitam, membatasi pasokan listrik ke fasilitas penambangan, serta mewajibkan relokasi operasi ke luar negeri. Penegakan ditujukan pada perusahaan penambangan berskala besar di provinsi seperti Mongolia Dalam, Xinjiang, dan Sichuan.
Larangan cryptocurrency Tiongkok tidak secara langsung menghambat pengembangan blockchain secara global karena inovasi tetap berjalan internasional. Namun, larangan tersebut membatasi investasi dan aplikasi domestik di Tiongkok. Penyesuaian kebijakan di masa depan dapat sangat memengaruhi arah sektor ini di kawasan tersebut.
Trader beradaptasi dengan menggunakan solusi teknis lanjutan, mengakses platform internasional dengan VPN, serta diversifikasi ke decentralized exchange. Banyak yang memindahkan aktivitas ke luar negeri atau berpartisipasi dalam jaringan perdagangan peer-to-peer agar tetap aktif di pasar meski ada pembatasan regulasi.
Tiongkok kecil kemungkinan akan melonggarkan regulasi kripto dalam waktu dekat dan tetap memprioritaskan promosi digital yuan. Pemerintah menitikberatkan keamanan serta stabilitas keuangan, dengan arah kebijakan di masa mendatang yang masih belum pasti.











