

Sikap ketat pemerintah Tiongkok terhadap cryptocurrency berdampak pada pasar global, mengingat peran Tiongkok yang sangat besar dalam ekonomi dunia serta dominasinya sebelumnya di industri penambangan kripto. Investor dan trader di seluruh dunia wajib memahami konsekuensi kebijakan ini, sebab kebijakan tersebut dapat meningkatkan volatilitas pasar dan memengaruhi regulasi cryptocurrency secara global. Bagi pengguna, khususnya di Tiongkok, pembatasan ini membatasi akses ke pasar kripto, yang kemudian berpengaruh pada portofolio investasi dan partisipasi mereka dalam ekonomi digital global. Efek domino dari kebijakan ini melintasi batas negara, mengubah cara lembaga keuangan dan individu di dunia berinvestasi dan mengelola aset digital.
Pendekatan menyeluruh Tiongkok dalam regulasi cryptocurrency dimulai dengan pembatasan awal pada 2017, diikuti dengan pengetatan penegakan di tahun-tahun berikutnya. Tindakan tegas pemerintah ini berpuncak pada pelarangan total yang mencakup penutupan seluruh bursa cryptocurrency domestik dan Initial Coin Offerings (ICO). Kebijakan ketat ini secara efektif mengubah ekosistem mata uang virtual dalam negeri, mendorong aktivitas terkait ke ranah bawah tanah atau luar negeri.
Contoh utama dari perubahan strategi Tiongkok adalah peluncuran Digital Yuan sebagai central bank digital currency (CBDC). Mata uang digital ini mencerminkan perubahan kebijakan yang dirancang untuk membangun arsitektur keuangan digital yang teregulasi dan selaras dengan tujuan pengawasan pemerintah. Berbeda dengan cryptocurrency terdesentralisasi seperti Bitcoin atau Ethereum, Digital Yuan didesain untuk memberi pemerintah Tiongkok kontrol penuh atas aktivitas ekonomi, termasuk akses ke data transaksi secara real-time dan peningkatan kapabilitas pemantauan keuangan.
Dari sudut pandang global, pelarangan cryptocurrency Tiongkok memicu redistribusi besar aktivitas penambangan secara internasional. Amerika Serikat, Kanada, dan Kazakhstan mengalami lonjakan operasi penambangan seiring perpindahan para penambang akibat larangan tersebut. Pergeseran geografis ini berdampak besar pada distribusi hash rate dunia dan memengaruhi karakteristik keamanan serta desentralisasi jaringan blockchain secara global.
Dampak kuantitatif larangan cryptocurrency Tiongkok terhadap penambangan global sangat signifikan. Sebelum larangan, Tiongkok menguasai lebih dari 65% kapasitas penambangan Bitcoin dunia, menjadi pemain dominan di sektor ini. Setelah pemberlakuan larangan, angka ini anjlok drastis dan mengubah lanskap penambangan dunia secara fundamental. Amerika Serikat kemudian menjadi pemimpin, mengantongi pangsa pasar besar di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Digital Yuan menunjukkan tingkat adopsi yang kuat di sistem keuangan Tiongkok, menandakan keberhasilan implementasi strategi mata uang digital pemerintah.
Selain itu, kebijakan regulasi Tiongkok memberikan hasil nyata dalam menekan kejahatan keuangan yang berhubungan dengan cryptocurrency. Pemerintah melaporkan penurunan besar kasus penipuan terkait cryptocurrency, menegaskan efektivitas kebijakan ketat dalam mencegah aktivitas keuangan ilegal dan melindungi konsumen dari skema penipuan.
Larangan cryptocurrency di Tiongkok merupakan langkah strategis untuk mengendalikan risiko keuangan, mendorong penggunaan Digital Yuan, dan menciptakan regulasi menyeluruh atas ekonomi digitalnya. Kebijakan ini memang mengganggu pasar kripto dan ekosistem penambangan global, namun di sisi lain juga menghadirkan dinamika baru dan membuka peluang di ranah mata uang digital. Investor dan trader perlu terus mengikuti perkembangan regulasi ini dan menyesuaikan strategi mereka agar tetap relevan di ekosistem cryptocurrency global yang terus berubah.
Poin-poin penting dari kebijakan cryptocurrency Tiongkok antara lain pengaruh besar pada dinamika pasar global, pergeseran besar penambangan lintas negara, serta semakin vitalnya peran mata uang digital nasional dalam membentuk sistem keuangan masa depan. Memahami keterkaitan faktor-faktor ini sangat penting bagi para profesional dan pemangku kepentingan di industri cryptocurrency dan teknologi finansial, karena memberikan wawasan kunci tentang arah evolusi keuangan digital dunia.
Tiongkok melarang cryptocurrency demi melindungi keamanan keuangan, mencegah pelarian modal, dan mengurangi risiko perdagangan spekulatif. Pemerintah mempromosikan Digital Yuan untuk mempertahankan kedaulatan moneter dan kontrol regulasi terhadap sistem keuangan.
Tiongkok menerapkan larangan bertahap atas cryptocurrency, dengan pelarangan total terjadi pada September 2021. Seluruh aktivitas perdagangan, penambangan, dan transaksi cryptocurrency dilarang. Lembaga keuangan tidak boleh memegang atau memperdagangkan aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukum.
Larangan kripto Tiongkok pada 2025 mengalihkan penambangan ke wilayah lain dan mempercepat adopsi global di luar negeri. Perubahan ini menggeser dinamika pasar, membuka peluang investasi baru, serta memperkuat pertumbuhan decentralized finance di yurisdiksi ramah kripto di seluruh dunia.
Tiongkok menutup semua bursa cryptocurrency pada 2017, melarang ICO, dan mengkriminalisasi aktivitas penambangan. Pemerintah menerapkan regulasi ketat guna mencegah risiko keuangan dan pelarian modal. Tambang ditutup dan platform perdagangan dipaksa menghentikan operasinya secara nasional.
Di Tiongkok, memegang atau memperdagangkan cryptocurrency dapat dikenai sanksi hukum, termasuk denda dan pidana. Pemerintah telah berulang kali memperingatkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas kripto memiliki konsekuensi serius.
Tiongkok mungkin perlahan melonggarkan regulasi cryptocurrency dengan tetap menjaga pengawasan ketat. Kebijakan ke depan bisa lebih fleksibel, namun pencabutan larangan secara total kecil kemungkinan terjadi. Jadwal pastinya masih belum jelas.
Saat Tiongkok melarang kripto, sebagian besar negara lain memilih pendekatan regulasi. Amerika Serikat menekankan pengaturan, bukan pelarangan, untuk mengoptimalkan potensi kripto. Sikap global bervariasi, namun banyak negara justru mendorong pengembangan dalam kerangka regulasi yang jelas.
Tiongkok melarang cryptocurrency untuk mengatasi pencucian uang dan mencegah pelarian modal. Anonimitas kripto memfasilitasi aliran dana ilegal dan penghindaran pajak. Pemerintah memperkuat pengawasan guna menjaga stabilitas moneter dan mencegah kerugian dana.











